Sunday , July 22 2018
Home / Berita / Mencari Asuransi Ideal Untuk Nelayan
Jpeg

Mencari Asuransi Ideal Untuk Nelayan

Jakarta – Pusat Kajian Jaminan Sosial Nasional (PKJSN) hari ini mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengusung tema “Mencari Asuransi Ideal untuk Nelayan”.

Ketua PKJSN, Ridwan Max Sijabat menilai tema ini sangat menarik, setelah DPR mengesahkan Undang-Undangan Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam pada pertengahan Maret lalu. Pasalnya, setelah UU ini disahkan, pemerintah wajib mengalokasikan anggaran untuk melindungi nelayan, penambak ikan dan garam dalam skema asuransi.

Rencananya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal menganggarkan dana sebesar Rp 250 miliar untuk memberikan perlindungan berupa asuransi kepada juta nelayan tersbut. Lalu, apakah asuransi komersial dari swasta ataukan jaminan sosial yang saat ini sudah dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT), dan juga jaminan pensiun.

“Hal ini sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh rakyatnya seperti yang diamanatkan dalan UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),” tegasnya.

Sementara dalam UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, peran BPJS Ketenagakerjaan menurut Ridwan, sudah sangat jelas untuk melindungi seluruh pekerja baik formal maupun informal. Perlindungan yang harus diberikan meliputi jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT) dan juga jaminan pensiun.

“Jadi, pemerintah memang wajib memberikan perlindungan dasar kepada seluruh warganya,” tegas Ridwan.

Karena Nelayan termasuk pekerja Informal, tambah Ridwan, maka sudah menjadi kwajiban dari BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi para nelayan dengan jaminan sosial yang mereka selenggarakan. Untuk itu, PKJSN berharap BPJS Ketenagakerjaan bisa bersinergi dengan KKP dalam mengimplemantasikan amanat UU SJSN dan UU BPJS serta UU Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.

“Sebelum dilindungi asuransi komersial, nelayan dalam melakukan aktifitasnya harus terlebih dahulu sudah mendapatkan perlindungan dasar dari BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Ridwan.

Ridwan pun berharap, pemerintah dalam menyusun peraturan pemerintah (PP) mengenai peraturan pelaksanaan UU Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam juga mengacu pada sturan yang sudah ada, yakni UU SJSN dan UU BPJS. Salah satunya mengenai perlindungan terhadap pekerja informal termasuk di dalamnya nelayan dan petambak ikan serta garam.

“Jadi, tidak ada UU yang berlawan satu dengan yang lainnya,” pungkasnya.

Risiko nelayan mendapat kecelakaan kerja bahkan sampai meninggal dunia dalam menjalankan aktivitasnya sangat besar. Untuk itu, sudah saatnya, seluruh nelayan di Indonesia mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Ridwan juga meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk proaktif melakukan sosialisasi mengenai manfaat yang diterima nelayan jika mereka menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.(wh)

Check Also

BEI Percepat Penyelesaian Transaksi di Bursa

Jakarta – Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *