Friday , May 25 2018
Home / Berita / Tabrak 4 Aturan, Pengamat : Holdingisasi BUMN Tak Bisa Dijalankan

Tabrak 4 Aturan, Pengamat : Holdingisasi BUMN Tak Bisa Dijalankan

JAKARTA – Pengamat Kebijakan Energi dan Pertambangan dari Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengkritisi mekanisme pembentukkan induk usaha (holding) terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hanya berlandaskan pada peraturan pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016.

Marwan mengatakan, selain menihilkan peranan pengawasan DPR RI, holdingisasi melalui PP 72/2016 juga dinilai telah melanggar sedikitnya empat peraturan perundang-undangan dan satu putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya kira ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena bisa saja dibalik itu ada sesuatu? Tapi minimal kalau kita bicara hanya soal aturan tadi, jelas PP 72 Tahun 2016 ini melanggar, baik tentang UU Keuangan Negara, UU BUMN, UU tentang PPU, kemudian UU tentang MD3. Belum lagi ada pelanggaran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar Marwan usai menghadiri acara diskusi bertajuk ‘ Musim Obral Aset Negara’, di Jakarta, Rabu (22/11).

Oleh karena itu, sambung Marwan lantaran PP 72/2016 telah menabrak sekian banyak UU maka dengan otomatis rencana holdingisasi terhadap perusahaan plat merah itu tidak bisa dijalankan. Terlebih saat ini terdapat ketidakharmonisan antara DPR dengan Menteri BUMN, Rini Soemarno.

“Seharusnya ada sikap yang jelas dari pimpinan DPR atau dari masing-masing pimpinan fraksi harus jelas. Jangan sampai keputusan yang strategis bisa menjadi sesuatu yang mengorbankan kepentingan konstitusi dan orang banyak. Apalagi dengan PP 72 tahun 2016 mekanisme APBN tidak akan ada lagi,” pungkas Marwan. (AHM)

Check Also

HK Bakal Selesaikan Pembangunan Fasilitas Penunjang Bandara Internasional Lombok

PT Hutama Karya (Persero) menandatangani kontrak untuk menyelesaikan pekerjaan design and build pengembangan beberapa sarana …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *