Saturday , October 20 2018
Home / Berita / Pengadilan Tunda Sementara Aksi Korporasi PTBFI

Pengadilan Tunda Sementara Aksi Korporasi PTBFI

Jakarta – Penetapan Penundaan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (“PTUN”) pada tanggal 19 Juli 2018, terhadap Menkumham dan PTBFI memberikan dampak pada aksi korporasi PT BFI Finance Indonesia Tbk (PTBFI). Dengan diterbitkannya Penetapan Penundaan oleh PTUN terkait perkara dengan nomor register: 120/G/2018/PTUN-JKT, maka keberlakuan atas perubahan anggaran dasar PTBFI yang sebelumnya telah disetujui dan/atau dicatatkan melalui 10 keputusan oleh Menkumham secara yuridis telah ditunda.
Sebagai konsekuensi lebih lanjut susunan pemegang saham dan struktur permodalan PTBFI kembali kepada keadaan sebelum dilakukannya pengalihan 32,32% saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PTBFI (“Saham-Saham 32,32%”) milik PTAPT yang dilakukan secara melawan hukum oleh PTBFI di tahun 2001. Akta Nomor 74 tanggal 25 Juni 1999, sebagaimana telah disetujui Menkumham berdasarkan Persetujuan Nomor: C-12.640.HT.01.04.TH.99 tertanggal 08 Juli 1999 merupakan akta dan persetujuan Menkumham yang saat ini berlaku salama Penetapan Penundaan belum dicabut atau sampai adanya Putusan Pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap. Dalam Akta tersebut, dapat diketahui bahwa APT tercatat sebagai pemilik sah atas Saham-Saham 32,32%.
Sebagai bentuk tindak lanjut atas diterbitkannya Penetapan Penundaan ini, Menkumham juga telah melakukan tindakan dengan memblokir Profil Perusahaan dan Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”) yang juga dikelola oleh Menkumham.
Dengan diblokirnya SABH PTBFI maka tidak ada satu pihak pun yang dapat melakukan aksi korporasi terkait PTBFI, diantaranya untuk: (i) melakukan perubahan anggaran dasar PTBFI, (ii) melakukan atau memperjanjikan untuk dilakukannya perubahan struktur permodalan PTBFI dan (iii) melakukan perdagangan saham atau penjualan saham-saham PTBFI yang mengakibatkan kerugian lebih lanjut bagi PTAPT selaku pemilik sah atas Saham-Saham 32,32%, termasuk di sini khususnya dugaan atas rencana konsorsium Trinugraha Capital & CO SCA, sebagai pihak yang mengklaim sebagai pengendali 42,80% saham di PTBFI untuk menjual sahamnya kepada para calon investor (private equity firms).
“Penetapan Penundaan secara yuridis merupakan suatu penetapan yang bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku secara hukum (binding and enforceable), yang wajib untuk dipatuhi oleh pihak-pihak yang terkait termasuk PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Penunjang Pasar Modal lainnya serta masyarakat pada umumnya,” jelas Asido M. Panjaitan, kuasa hukum PTAPT.
Melalui Surat tertanggal 5 Juni 2018 yang disampaikan oleh PTAPT melalui HHR Lawyers kepada BEI, PTAPT telah menyampaikan peringatan kepada BEI bahwa apabila tuntutan PTAPT dalam Gugatan TUN ini dikabulkan maka akan berdampak kepada kepentingan pemegang saham publik/investor pasar modal di Indonesia yang akan melakukan perdagangan/transaksi saham PTBFI dengan kode perdagangan BFIN di kemudian hari.
“Oleh sebab itu, BEI sebagai penyelenggara bursa, harus melakukan suatu tindakan konkret untuk menindaklanjuti Penetapan Penundaan ini seperti delisting atau suspensi atas saham BFIN dari lantai bursa. Hal ini diperlukan untuk mencegah adanya kerugian lebih besar bagi pemegang saham publik dan untuk menjaga stabilitas pasar modal pada umumnya,” ujar Asido M. Panjaitan lebih lanjut.
Pelaksanaan atas Putusan 240/2007
Selama ini, PTBFI selalu menyatakan bahwa Putusan PK 240/2007 merupakan putusan yang non-executable, sebagaimana disampaikan pula oleh PTBFI dalam persidangan perkara PTUN ini. Namun, hal ini justru dinilai sebagai ketidakpastian hukum oleh Majelis Hakim PTUN yang memeriksa perkara ini, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hakim dalam Penetapan Penundaan. Dengan diputusnya Penetapan Penundaan, PTUN justru telah memberikan jaminan hukum dan menegakkan kembali keadilan atas pelaksanaan Putusan PK 240/2007 yang selama bertahun-tahun ke belakang berada dalam ketidakpastian.
Selain proses persidangan perkara PTUN tersebut, PTAPT saat ini sedang menempuh proses hukum lain berupa: (i) Laporan Polisi Nomor:  LP/654/V/2018/Bareskrim tanggal 18 Mei 2018 sesuai dengan Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/575/V/2018/Bareskrim dengan pokok dugaan tindak pidana penggelapan dan/atau penadahan dan/atau tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Francis Lay Sioe Ho, Cornellius Henry Kho, Yan Peter Wangkar, dan pihak-pihak terkait lainnya, serta (ii) Laporan Pengaduan berupa Surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertanggal 16 Mei 2018 terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana penyesatan informasi di pasar modal dan corporate fraud yang diduga dilakukan oleh para pengurus PTBFI dan pihak-pihak terkait lainnya.
“Kami juga akan menagih hak kami atas dividen yang tidak dibayarkan oleh PTBFI sejak tahun 2007, sebagai bentuk pelaksanaan Putusan PK 240/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan PTAPT sebagai pemegang saham sah atas 32,32% saham pada PTBFI,” ujar Asido M. Panjaitan menegaskan.
Sedangkan mengenai pemberitaan adanya rencana pembelian saham sebanyak 19,9% saham oleh Compass Banca S.P.A. yang 100% sahamnya dimiliki oleh Mediobanca S.P.A., private investment bank dari Italia, kalaupun rencana transaksi ini tetap dipaksakan untuk dijalankan, maka jelas terdapat prinsip hukum caveat emptor (buyer must be aware).
Prinsip tersebut menghendaki seorang calon pembeli harus beritikad baik, dan dengan demikian jika sebelum membeli saham-sahamnya sudah tahu bahwa perusahaan target (PTBFI) dan saham-saham tersebut sedang dalam sengketa, dimana keberadaan silang sengketa ini sudah diliput baik oleh media cetak dan/atau elektronik di dalam maupun luar negeri, maka tidak bisa dikatakan bahwa Compass Banca S.P.A. adalah pembeli beritikad baik, dan karenanya akan berhadapan dengan konsekuensi atau pertanggungjawaban hukum.
“Jika transaksi pembelian saham yang direncanakan tersebut tetap dipaksakan untuk dilaksanakan, PTAPT akan segera melakukan tindakan hukum meminta pertanggungjawaban terhadap semua pihak yang terkait dengan pemaksaan kehendak atas pengalihan saham-saham tersebut,” ujar  Asido M. Panjaitan.
Sebagaimana sudah diketahui oleh umum, investor terutama investor internasional dalam membeli saham, sangat penting menerapkan prinsip caveat emptor ini, sehingga tidak berlaku pepatah membeli kucing dalam karung.
“Jika Compass Banca S.P.A merupakan real investor yang independen dan memiliki kredibilitas internasional, sudah pasti mereka tidak akan mau main tabrak dengan mengabaikan sengketa hukum yang sedang berjalan terkait dengan PTBFI sebagai target company maupun saham-saham milik Konsorsium Trinugraha selaku pemegang saham pengendali di PTBFI,” tandas Asido M. Panjaitan. (Jeff)

Check Also

BULOG Kenalkan Dunia Pertanian Kepada Generasi Muda

Jakarta – Perum BULOG bekerjasama dengan Yayasan Menuju Indonesia Emas menyelenggarakan kegiatan Pengenalan Dunia Pertanian …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *