Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk siap menyukseskan Nasional Payment Gateway (NPG) yang akan menjadi wadah bagi system pembayaran nasional yang didukung oleh bank-bank milik negara (Himbara). NPG ini nanti akan dikoordinasi oleh sebuah perusahaan principal yang dibentuk oleh Himbara dengan pemegang saham mayoritas Holding BUMN bidang keuangan yang saat ini sedang dalam proses.
Ini sebuah langkah maju bagi perbankan Indonesia dimana kami bank-bank BUMN menyatukan diri dalam system transaksi secara nasional. “Dan ini akan baik bagi bank-bank BUMN karena akan tercipta efisiensi biaya yang sangat besar disamping kepentingan masyarakat untuk mendapatkan layanan lebih baik dapat terjawab dengan kerjasama ini,” kata Maryono Direktur Utama BTN, usai penandatanganan kerjasama NPG bersama bank-bank BUMN dan Telkom di Jakarta, Jumat.
Maryono menambahkan, Himbara sepakat mensinergikan sistem pembayaran untuk meningkatkan efisiensi transaksi perbankan dan kedaulatan sistem pembayaran di indonesia. Dalam hal ini Himbara mengajak PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk untuk membentuk sebuah perusahaan Prinsipal yang akan memfasilitasi proses switching transaksi di antara bank-bank BUMN.
“Inipula sebagai wujud dari sinergi BUMN dan kami bank-bank BUMN bersama Telkom melakukan sinergi dalam pembentukan NPG,” tegasnya.
Penandatanganan MOU antara bank-bank BUMN dan Telkom dilakukan oleh Dirut BTN Maryono, Dirut BRI Asmawi Syam, Dirut Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, Dirut BNI Achmad Baiquni dan Dirut Telkom Alex J Sinaga serta disaksikan oleh Menteri BUMN Rini M Soemarno dan Gubernur Bank Indonesia Agus D W Martowardojo.
Pembentukan ekosistem National Payment Gateway merupakan salah satu inisiatif strategis yang menyokong visi pemerintahan Republik Indonesia untuk “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” dan misi “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing”, berdasarkan konsep Jalan Trisakti poin ke-2 “Indonesia yang mandiri secara ekonomi”, dan Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita) poin ke-6 “Mendorong BUMN menjadi agen pembangunan”.
Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa jumlah transaksi kartu debit naik 153% dari 138 juta transaksi di tahun 2011 menjadi 349 juta transaksi pada tahun 2015. Jumlah ini diperkirakan akan tumbuh 217% menjadi 1,1 milyar transaksi pada 2020. Adapun, jumlah transaksi kartu kredit pada 2015 mencapai 281 juta transaksi, tumbuh 34% dibandingkan tahun 2011 dan diperkirakan akan meningkat 45% menjadi 407 juta transaksi pada 2020.
NPG akan menciptakan efisiensi di dalam sistem pembayaran nasional. Di samping itu, bank-bank BUMN saat ini sedang bekerjasama untuk mewujudkan sinergi infrastruktur ATM dan EDC. Di tahun 2016, diharapkan 10,000 ATM dan 10,000 EDC bank-bank BUMN sudah beroperasi.
Menurut Maryono dengan NPG akan terjadi efisiensi yang sangat besar pada bank-bank BUMN. Diperkirakan bank milik negara secara total akan menghemat sekitar Rp. 6,8 triliun per tahun dengan adanya NPG ini.
Sedangkan bagi nasabah sinergi dalam pembentkan NPG ini akan menjadikan biaya transaksi ATM yang sangat murah. “Selain peningkatan efisiensi dengan sharing infrastruktur sistem pembayaran, NPG diharapkan dapat meningkatkan kontrol atas transaksi dan mengurangi ketergantungan terhadap Prinsipal asing,” tegas Maryono.
Pada tahap awal, pembentukan entitas perusahaan yang akan menjadi prinsipal dilakukan oleh Telkom melalui penyertaan modal awal yang bersifat sementara hingga terbentuknya Holding BUMN Keuangan. Selanjutnya, Holding BUMN Keuangan akan menjadi pemegang saham mayoritas dalam perusahaan Prinsipal.