Saturday , September 19 2020
Home / Berita / Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Ke-13, BTN Optimistis Bisa Percepat Realisasi KPR
Logo BTN

Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Ke-13, BTN Optimistis Bisa Percepat Realisasi KPR

Jakarta – PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) optimistis implementasi paket kebijakan ekonomi ke-13 yang dikeluarkan pemerintah akan mempercepat realisasi kredit pemilikan rumah (KPR) hingga 50-60%. Bahkan perseroan menyakini jika peraturan pemerintahnya sudah keluar target realisasi KPR sebanyak 570.000 unit tahun ini bisa terlampaui.

“Kami sangat mendukung paket kebijakan ekonomi ke-13 ini yang bisa mempercepat pembangunan program sejuta rumah. Jika ini bisa diimplementasikan secepatnya juga akan mengurangi backlog yang saat ini mencapai 13 juta unit,” kata Direktur Utama BTN Maryono melalui keterangan resminya, Rabu (14/9)

lebih lanjut dirinya mengatakan hingga Agustus 2016 realisasi KPR sudah mencapai 400.000 unit, dengan nilai yang sudah cair sebesar Rp32 triliun. Target akhir tahun sebanyak 570.000 unit dengan implementasi kebijakan ini, menurut dia, akan sangat mudah terlampaui, mengingat selama ini permasalahan dalam pembangunan rumah adalah penyediaan lahan dan perizinan.

Hadirnya paket kebijakan ke-13 ini diharapkan mampu membuat harga rumah menjadi lebih murah mengingat pemangkasan perizinan akan membuat sektor properti kembali bergairah lebih tinggi lagi. “Kuartal dua tahun ini, rumah nonsubsidi sudah mulai menggeliat. Ditambah paket kebijakan 13 ini akan mendorong permintaan rumah makin tinggi,” tambahnya.

Menurut Maryono, permintaan rumah yang tinggi saat ini juga didorong oleh relaksasi aturan Bank Indonesia (BI) mengenai uang muka (down payment) atau loan to value (LTV) dari 20% menjadi sekitar 15%. Selain itu, perbankan saat ini juga sudah banyak yang menerapkan suku bunga KPR single digit untuk nasabah baru.

Sebagai catatan, Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi ke-13 pada 23 Agustus 2016 lalu. Kebijakan ini diharapkan merangsang pembangunan perumahan bagi rakyat. Paket kebijakan ini menitikberatkan pada mempercepat penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang terjangkau.

Caranya adalah dengan menyederhanakan sekaligus mengurangi regulasi dan biaya pengembang untuk membangun rumah.Dari yang semula sebanyak 33 perizinan dan tahapan, dideregulasi menjadi 11 perizinan dan tahapan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berharap dengan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi ke-13 ini akan memangkas biaya perizinan sebesar 70%, sehingga harga rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah bisa turun.

Menurut Darmin, salah satu faktor tingginya harga rumah saat ini, khususnya rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, adalah biaya perizinan yang tinggi. Namun, dengan paket kebijakan ekonomi ke-13, perizinan pembangunan rumah oleh pengembang akan disederhanakan, dipangkas serta dipercepat sehingga turut memotong biaya perizinan.

Check Also

United Tractor Perkuat Permodalan Anak Usaha

JAKARTA – PT United Tractors Tbk (UNTR) telah meningkatkan kepemilikan sahamnya di anak usaha PT …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *