Indonesia Butuh Akses Keuangan Yang Bertanggung Jawab

Jakarta-Masih cukup minimnya akses masyarakat terhadap produk keuangan di Indonesia masih terus menjadi tantangan bagi pemerintah dan juga pelaku jasa keuangan nasional. Beragam upaya telah dilakukan guna mendongkrak akses keuangan bagi masyarakat, terutama di sektor keuangan mikro. Namun demikian, hal cukup mencengangkan terlihat dari hasil studi yang baru saja dirilis oleh Perkumpulan Akses Keuangan Indonesia (Pakindo). Dalam studi bertajuk ‘Studi Pinjaman Berlebih di Indonesia: Mengapa Nasabah Mikro Mengambil Banyak Pinjaman’ tersebut, diketahui bahwa kian menjamurnya jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) membuat nasabah berani memiliki pinjaman di lebih dari satu LKM (pinjaman berganda). “Studi kami menunjukkan bahwa banyaknya LKM yang menawarkan proses mudah mendorong nasabah over confidence untuk mengambil pinjaman berganda,” ujar KetuaPakindo, Slamet Riyadi, di Jakarta, Rabu (5/10).

Menurut catatan Pakindo, sebanyak 54 persen nasabah LKM di Indonesia memiliki tiga jenis pinjaman. Meski 86 persen nasabah tersebut menyatakan pinjaman diambil untuk keperluan usaha, hampir 60 persen mengaku kesulitan mengelola arus kas untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pinjaman. Berkaca pada fenomena serupa yang juga terjadi di negara-negara seperti India, Meksiko, Nikaragua, dan Kamboja, perlu ada upaya preventif yng segera diambil oleh pemerintah dan juga pelaku usaha jasa keuangan, terutama di sektor mikro. “Perlu ada pemahaman bersama bahwa upaya meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat memang harus tetap berjalan, namun peningkatan akses keuangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan,” tutur Slamet.