Thursday , October 1 2020
Home / Berita / Others / SMGR: Pabrik Tak Mungkin Berhenti Beroperasi

SMGR: Pabrik Tak Mungkin Berhenti Beroperasi

Jakarta-Perkembangan kasus hukum yang mendera pembangunan pabrik semen milik PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) membuat jajaran manajemen BUMN itu merasa perlu angkat bicara. Sebagai sebuah perusahaan yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh pemerintah, pihak SMGR memastikan bakal menghargai dan mematuhi seluruh putusan hukum yang ada terkait pembangunan pabrik semen di Rembang miliknya. Dengan status sebagai perusahaan BUMN, tidak mungkin bagi SMGR untuk melakukan upaya-upaya yang masuk dalam kategori melawan hukum. “Apalagi ini kan pabrik dibangun oleh BUMN. Uangnya juga dari pemerintah. Artinya ini pabrik milik rakyat juga. Jadi kami tegaskan kami tidak akan menghindar atau tidak kooperatif. Kami akan tunduk pada putusan hukum. Tidak kurang dan tidak lebih,” ujar Kuasa Hukum SMGR, Mahendradatta, di kantor pusat SMGR, Jakarta, Selasa (15/11).

Masalahnya, menurut Mahendradatta, pihaknya hingga saat ini sama sekali belum menerima salinan atas putusan resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) terkait pabrik di Rembang. Sejauh ini putusan tersebut oleh MA baru dipublikasikan melalui laman resminya tanpa adanya kejelasan hukum lebih lanjut yang disampaikan secara resmi pada SMGR selaku pihak terlapor. “Kami tegaskan bahwa Salinan(putusan resmi)nya belum kami terima. Makanya kami heran dengan berbagai isu yang berkembang. Dikatakan bahwa pabrik harus tutup lah. Kegiatan operasional harus berhenti lah. Itu sumbernya dari mana? Dasarnya apa?” keluh Mahendratta. Mahendradatta menengarai, ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk membelokkan persepsi dan membentuk opini masyarakat melalui jaringan media massa. Hal ini disayangkan olehnya, karena seharusnya seluruh pihak terkait dalam kasus ini wajib menahan diri dan menghormati proses hukum yang masih tengah berlangsung. “Saya bisa pastikan bahwa yang namanya putusan MA tidak akan pernah bisa memberhentikan kegiatan operasi pabrik. Ranah kerja PTUN tarahnya tidak ke sana. Semua ada kanal-kanalnya. Misal seoal sengketa rumah dan lalu disita. Itu peradilan perdata. Ada orang bersalah lalu asetnya harus dieksekusi. Ini ranah hukum pidana. Jadi jangan dicampur aduk,” tegas Mahendradatta.

Check Also

Barito Pacific Siapkan Rp1 Triliun Untuk Aksi Buyback Saham

JAKARTA – PT Barito Pacific Tbk (BRPT) berencnana melakukan pembelian kembali saham perseroan (buyback). Adapun …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *