JAKARTA-Meski tidak berkiprah secara langsung dalam kegiatan perekonomian praktis, Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus menunjukkan komitmennya dalam turut mendorong berkembangnya perekonomian syariah di Indonesia. Terbaru, MUI bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) baru saja meluncurkan program pengembangan ekonomi syariah di sektor pertanian melalui Program Domba Nasional (Prodombas) dan juga Program Konco Jagung.
Dalam sambutannya pada acara Tasyakur Milad ke-42 MUI di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Pusat, Rabu (26/7), Ketua Umum MUI, Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasinya kepada pemerintahan Jokowi-JK yang dinilainya telah berkomitmen kuat dalam membangun sinergi bersama elemen-elemen umat Islam untuk mewujudkan program ekonomi umat. Tak terkecuali di sektor pertanian. “Program (ekonomi umat) ini telah melibatkan kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan. Insya Allah, kemitraan sejajar antara elemen umat Islam dengan lembaga pemerintah maupun pengusaha dapat membawa ekonomi umat semakin berkembang di masa yang akan dating,” ujar MA’ruf, sebagaimana dikutip pada keterangan tertulis resmi dari Kementan, Kamis (27/7).
Upaya saling bersinergi dalam memberdayakan umat menurut Ma’ruf sangatlah penting untuk dilakukan. Umat sebagai bagian terbesar dari negara ini dalam pandangan Ma’ruf harus diberdayakan dan diperkuat. Karena itu butuh usaha bersama untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi dan mencapai kesejahteraan bersama. “MUI pada April 2017 lalu telah mengadakan Kongres Ekonomi Umat dan mendeklarasikan tema Arus Baru Ekonomi Indonesia. Kenapa harus arus baru? Karena yang lama-lama itu pembangunannya dilakukan dari atas atau top down. Tadinya diharapkan dengan adanya konglomerat, (hasil pembangunan) ini bisa menetes ke bawah. Tapi kenyataannya tidak netes-netes,” keluh Ma’ruf.
Namun demikian, lanjut Ma’ruf, MUI mengapresiasi komitmen pemerintah saat ini yang telah terbukti terus berupaya menghilangkan kesenjangan ekonomi tersebut melalui berbagai program. Misalnya saja melalui Kementan berupa upaya refocusing anggaran dengan menitikberatkan pengeluaran pada belanja bantuan bagi petani. Hal tersebut diwujudkan melalui perbaikan jaringan irigasi tiga juta hektare, bantuan alat mesin pertanian 80 ribu unit per tahun, bantuan benih unggul, subsidi pupuk, dan perluasan area tanam. Selain itu pemerintah melalui Kementan juga mewujudkan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Program itu antara lain program pemberdayaan petani melalui pelatihan dan pendampingan, pengembangan kawasan rumah pangan lestari, perlindungan harga petani dengan kebijakan harga atas dan harga bawah, serap gabah petani dan produk pangan strategis lain, kemitraan petani jagung dengan GPMT, kemudahan petani akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta asuransi pertanian. (TSA)