Tuesday , August 3 2021
Home / Berita / Ombudsman Gelar Diskusi Lintas Lembaga Bahas Perijinan Meikarta

Ombudsman Gelar Diskusi Lintas Lembaga Bahas Perijinan Meikarta

Jakarta-Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berinisiatif mengundang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan perwakilan beberapa Kementerian terkait guna mendiskusikan terkait masalah perijinan proyek pembangunan Meikarta. Hadir dalam diskusi tersebut antara lain para anggota Komisioner ORI, perwakilan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), perwakilan dari Pemprov Jawa Barat dan juga perwakilan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Sedangkan undangan yang tidak hadir tercatat adalah perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raykat (PUPera), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan pihak pengembang dari proyek Meikarta sendiri.

Salah satu yang dibahas dalam diskusi tersebut diantaranya adalah luasan lahan proyek yang telah mendapatkan ijin resmi dari Pemkab Bekasi. Dalam hal ini, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi, Carwinda menyatakan bahwa baru 84,6 hektar kawasan Meikarta yang mendapatkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT). “(Ijin) Itu pun yang baru dikeluarkan ijin IPPT seluas 84,6 ha. Untuk Amdal dan sebagainya belum (ada ijin),” ujar Carwinda, dalam diskusi yang digelar di Gedung ORI, Jakarta, Selasa (22/8) tersebut.

Menurut Carwinda, pihak pengembang Meikarta saat ini baru menyusun kerangka Analisis Masyarakat dan Dampak Lingkungan (Amdal) yang nantinya untuk proses pengajuan juga masih harus mendapatkan rekomendasi dari Pemprov Jabar. Sedangkan Asisten II Bidang Pembanguan dan Perekomnomian Pemprov Jabar, Eddy Nasution, menyatakan bahwa wewenang perijinan untuk proyek Meikarta memang sepenuhnya ada pada Pemkab Bekasi. Sementara Pemprov Jabar dikatakan Eddy hanya bersifat memberikan rekomendasi yang nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. “Memang pihak pengembang sudah mengirimkan surat permohonan rekomendasi untuk Amdal di area pembangunan. Namun belum mendapatkan rekomendasi. Tapi kan pihak pengembang rencananya sudah akan melakukan peluncuran proyek. Karena belum ada rekomendasi, akhirnya kami terbitkan surat penghentian operasi pembangunan sementara,” tutur Eddy.

Terkait surat penghentian operasi pembangunan sementara tersebut, Eddy menegaskan bahwa pihaknya tidak anti terhadap pembangunan. Pihak Pemprov hanya berharap agar pembangunan yang dilakukan benar-benar dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Karena Amdal belum ada kan pasti IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) sudah pasti belum ada. Ini kenapa Kami hentikan sementara. Harusnya sebelum adanya pembangunan sebuah proyek harus memiliki ijin Amdal dulu, lalu ijin lingkungan dan IMB. Kalau itu semua sudah beres, pembangunan tentu bisa dilakukan,” tegas Eddy. (JAT)

Check Also

Kuartal II, Chandra Asri Raup Laba Bersih USD165 Juta

Jakarta: PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) berhasil mencetak laba bersih setelah pajak di kuartal …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *