Monday , August 2 2021
Home / Berita / Others / Transaksi di Tol 100 Persen Non-Tunai Melanggar UU

Transaksi di Tol 100 Persen Non-Tunai Melanggar UU

JAKARTA-Rencana pemerintah untuk sepenuhnya menerapkan pembayaran non-tunai di seluruh gerbang tol terus mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Salah satunya adalah dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang menilai bahwa bila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan maka bakal bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. “Pada setiap transaksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), masyarakat selaku konsumen terjamin untuk tetap memiliki akses pembayaran tunai sesuai UU,” ujar Ketua BPKN, Ardiansyah Parman, dalam keterangan resminya, di Jakarta, Jumat (22/9).

Menurut Ardiansyah, masyarakat dalam setiap kondisi harus tetap memiliki akses untuk melakukan pembayaran secara tunai. Artinya, pada proses pembayaran transaksi di gerbang tol juga masyarakat harus tetap diperkenankan untuk melakukan secara tunai. Dalam hal ini, Ardiansyah menekankan bahwa semua bentuk pengaturan oleh pemerintah hendaknya tetap mengedepankan azas kepentingan dan keadilan bagi konsumen, baik itu yang ingin melakukan transaksi secara tunai maupun non-tunai. Tak hanya menyoroti tentang hak masyarakat dalam melakukan proses transaksi secara tunai, Ardiansyah juga turut mengkritisi kebijakan pengenaan biaya pada pengisian uang elektronik. “Kebijakan Bank Indonesia (BI) terkait fee pengisian uang elektronik tidak sejalan dengan tujuan nasional Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan jelas tidak adil bagi konsumen. Substansinya lebih cenderung mengedepankan kepentingan dunia usaha perbankan,” tegas Ardiansyah. (JAT)

Check Also

Di 2022, MDRT Indonesia Optimis Jumlah Anggota Akan Lebih Dari 5.000 Member

JAKARTA – Country Chair MDRT Indonesia, Miliana Marten mengatakan bahwa tantangan komite MDRT saat ini …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *