Friday , June 18 2021
Home / Berita / Sejak 2016, PTPP Tak Lagi Ambil Proyek Dibawah Rp200 Miliar

Sejak 2016, PTPP Tak Lagi Ambil Proyek Dibawah Rp200 Miliar

JAKARTA – PT PP (Persero) mengaku, pihaknya sudah lama tidak mengambil proyek yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat 1 dan 2. Artinya, PTPP sudah tidak mengambil proyek di berbagai daerah yang nilai proyek tersebut dibawah Rp200 miliar.

“Proyek di daerah yang nilainya di bawah Rp 200 miliar itu sudah sejak tahun 2016-an kita tidak ambil, kecuali proyek yang strategis,” tegas ‎Direktur Keuangan PT PP Agus Purbianto di Jakarta, Senin (30/10).

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris PTPP Nugroho Agung Sanyoto menambahkan, bahwa perseroan sudah lama sudah tidak mengambil proyek – proyek itu (dibawah Rp200 miliar). Dengan demikian, apa yang dikatakan BUMN mengambil jatah swasta tersebut tidak benar. Menurutnya, pendirian cabang perseroan di berbagai daerah bukan dimaksudkan untuk merebut proyek yang ada di masing-masing daerah, namun lebih untuk mendekatkan proyek yang sedang digarap perseroan.

“Sekarang cabang tidak lagi (ambil proyek di bawah Rp 200 miliar), jadi cabang-cabang di daerah tidak sama lagi kayak dulu,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pengusaha tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ‎bilang ke Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) kalau BUMN banyak mengambil jatah-jatah proyek yang seharusnya dikerjakan swasta.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Roeslani mengatakan, BUMN seharusnya menjalankan perannya sebagai agent of development atau agen pembangunan, namun satu sisi ada peraturan BUMN harus ambil untung juga, sehingga terjadi bentrokan. “Mana didahulukan, ambil untung atau agent of development yang membangun di banyak daerah‎, yang pengusaha tidak masuk karena rugi. Disitulah peran BUMN untuk masuk, yang kami tekankan bagaimana BUM kembali ke core bisnisnya, ini sangat direspon positif presiden,” tutur Rosan.

‎Selain itu, Kadin pun mengusulkan nilai proyek sebesar Rp 50 miliar ke bawah diberikan ke pihak swasta, namun di Presiden memutuskan sebesar Rp 100 miliar ke bawah tidak boleh diambil oleh BUMN. “Ini sangat postif, memberikan peran pengusaha daerah untuk berinvestasi dan tidak bersinggungan dengan BUMN maupun BUMD, dengan itu UKM bisa bergerak, pengusaha daerah bisa bergerak,” paparnya.(AHM)

Check Also

Strategi Incar Dana Murah Berhasil, DPK BTN Tumbuh 41%

Jakarta -Strategi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengincar perolehan dana murah dengan berbagai …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *