Friday , September 23 2022
Home / Berita / Holding BUMN, Tiga Emiten Tambang Harus Rela Jadi Non-Persero

Holding BUMN, Tiga Emiten Tambang Harus Rela Jadi Non-Persero

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memang berambisi agar holding BUMN bisa terwujud. Salah satunya yakni holding BUMN pertambangan yang ditargetkan tahun ini bisa rampung.

Jika sesuai rencana,  holding BUMN pertambangan ini akan dipimpin oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau lebih dikenal dengan Inalum, sementara BUMN pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) seperti PT Timah (Persero) Tbk (TINS), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) sudah pasti akan berada di bawah Inalum.

Dirilisnya peraturan Nomor 47 Tahun 2017 tentang penambahan penyertaan modal negara (PMN) Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan  Inalum tersebut, juga menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk membentuk holding BUMN. Keseriusan pemerintah itu mendorong ANTM, PTBA, TINS mengumpulkan pemagang sahamnya guna merestui beberapa agenda yang diusung Perseroan.

Salah satu agenda yang akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar mereka (ANTM, TINS dan PTBA) di Hotel Borobudur pada tanggal 29 November 2017 nanti, adalah tentang perubahan anggaran dasar Perseroan terkait dengan perubahan status ketiga emiten pertambangan itu menjadi non-persero. Hal ini sehubungan dengan peraturan pemerintah tentang penambahan penyertaan modal negara (PMN) kedalam Inalum yang akan menjadi holding BUMN pertambangan tersebut.

Terkait hal tersebut, Direktur Keuangan TINS, Emil Ermindra mengungkapkan, bahwa berdasarkan peraturan tersebut maka sebanyak 4.841.053.951 saham seri B milik negara di perseroan akan dialihkan kepada Inalum sebagai tambahan PNM di Inalum.

“Beralihnya saham seri B milik negara di TINS untuk dijadikan PNM ke Inalum akan mengakibatkan berubahnya status perusahaan dari persero menjadi non-persero,” katanya, dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Emil juga menegaskan, kalau pemerintah tidak akan melepas saham TINS seri A milik negara. Kata lain, pemerintah tetap memiliki hak-hak khusus yang tidak diberikan kepada pemegang saham seri B.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, meski terjadi pengalihan saham seri B kepada Inalum, namun sesuai peraturan Nomor 72 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara dan perseroan terbatas maka TINS akan tetap diberlakukan sama dengan BUMN.

“Perlakuan samanya itu seperti TINS akan tetap dapat melaksanakan penugasan pemerintah. Dan terhadap TINS juga diberlakukan kebijakan khusus negara termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana BUMN,” pungkasnya. (AHM)

Cek juga

Itama Ranoraya Optimistis Raih Kinerja Positif Seiring Pertumbuhan Industri Alat Kesehatan

JAKARTA – Potensi pasar alat kesehatan (alkes) di Indonesia masih menjanjikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *