Friday , June 18 2021
Home / Ragam / Penerapan Sistem Manajemen Anti Korupsi dan Anti Suap di Indonesia

Penerapan Sistem Manajemen Anti Korupsi dan Anti Suap di Indonesia

Jakarta – Suap adalah masalah global dan menjadi salah satu masalah di dunia paling merusak dan komplek. Berdasarkan CPI (Corruption Perspection Index) peningkatan lima poin bagi Indonesia dalam rentang waktu lima tahun memperlihatkan hasil penanganan terhadap korupsi dan suap dinilai masih lambat.

Dilain pihak Pemerintah mengeluarkan Peraturan MA (PerMA) no 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Korporasi diminta untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan tindakan pidana tersebut.

Pada tanggal 15 Oktober 2016, ISO secara resmi menerbitkan ISO 37001:2016. ISO 37001:2016 adalah sistem manajemen anti suap yang dirancang untuk membantu organisasi menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan program kepatuhan anti-suap.

Menggunakan pendekatan berbasis manajemen risiko, ISO 37001 dapat memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang mitra bisnis dan pihak ketiga, dengan memahami dan proaktif mengelola risiko yang akan hadir dari hubungan kerjasama tersebut.

Menurut praktisi manajemen dari Worldwide Quality Assurance (WQA) Asia Pasific, Aristian Putra, ISO 37001:2016 membantu organisasi dalam mencegah, mendeteksi, melaporkan dan menyelesaikan penyuapan.

“Sistem ini dapat membantu korporasi dalam menjegah terjadinya tindakan pidana penyuapan,” terangnya saat ditemui dalam seminar mengendalikan praktik penyuapan di Maze Kitchen, Synthesis Tower, Jakarta Selatan (19/10/2017).

Aristian menambahkan bahwa ISO 37001:2016 memuat hal-hal penting dan sangat bermanfaat bagi organisasi yaitu terkait efisiensi operasional, pengendalian risiko reputasi, dan pengendalian risiko hukum.

Kemudian faktor terpenting dalam penerapan sistem manajemen anti suap tersebut ialah komitmen dari pimpinan puncak/top manajemen. Dijelaskannya bahwa dalam penerapan manajemen anti suap, kepemimpinan dan masukan dari manajemen puncak adalah kewajiban.

Manajemen puncak dianjurkan aktif mencari dan mempertimbangkan rekomendasi berbagai inisiatif anti-penyuapan yang mempromosikan atau mempublikasikan praktik anti-penyuapan.

Berbicara tentang kepemimpinan, praktisi SDM dari Kubik Leadership, Jamil Azzaini mengungkapkan bahwa pemimpin dalam sebuah organisasi harus mampu menjadi panutan bagi yang dipimpinnya.

“Orang Indonesia termasuk orang yang senang mencontoh, dalam bahasa pengembangan diri namanya “modeling” apa yang dilakukan pemimpin akan dimodel (dicontoh) oleh orang yang dipimpin. Pemimpin adalah panutan,” ujar Jamil.

“Penting bagi pemimpin sudah tuntas dengan urusan dirinya sehingga tidak
terdorong untuk melakukan korupsi atau suap. Para pemimpin fokus meningkatkan kinerja,” tambahnya.

Check Also

Chatat Melatih Pelaku UMKM untuk Mencatat Keuangan Secara Digital

JAKARTA – PT BRI (Persero) menggandeng Chatat.ID memberikan pelatihan keuangan digital secara webinar kepada pelaku UMKM binaan BRI melalui program …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *