Sunday , October 20 2019
Home / Berita / Holding Perumahan Dibentuk, Status Persero PTPP Dihapuskan
lantaibursa,id/MS Fahmi Direktur Utama PT PP Tbk Lukman Hidayat didampingi jajaran direksi saat memberikan keterangan kepada media terkait hasil RUPS Luar Biasa yang digelar di Jakarta, Rabu (30/01/2019).

Holding Perumahan Dibentuk, Status Persero PTPP Dihapuskan

Jakarta – Pemegang saham PT PP (Persero) Tbk telah menyetujui rencana perubahan status menjadi non persero dalam RUPS Luar Biasa yang digelar di Jakarta, Rabu (30/1/2019). Perubahan itu seiring rencana Kementerian BUMN yang akan membentuk Holding BUMN Sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan.

Direktur Utama PTPP, Lukman Hidayat, usai rapat tersebut menjelaskan, PTPP akan bergabung dan bersinergi dengan sejumlah BUMN lain dalam Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan, yaitu PT Wijaya Karya Tbk, PT Amarta Karya, PT Bina Karya dan PT Indah Karya.

Sedangkan, Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) akan ditunjuk sebaga lead holding.

“Holding ini akan memperkuat posisi Perseroan dalam rangka penciptaan nilai tambah dan optimalisasi pengembangan bisnis yang akan memberikan dampak besar bagi masyarakat, pemerintah maupun BUMN anggota holding,” ujarnya.

Untuk diketahui, pada pembentukan holding ini, sebanyak 51 persen Saham Seri B PTPP yang dimiliki pemerintah akan dialihkan sebagai penyertaan modal negara ke dalam modal saham Perum Perumnas. Khusus Saham Seri A PTPP tetap dimiliki pemerintah.

Lukman menyatakan, pembentukan holding BUMN perumahan dan pengembangan kawasan ini akan meningkatkan kapasitas pendanaan, belanja modal (capex), pendapatan, eflsiensi biaya dan peningkatan laba maupun ekuitas.

Selain itu, jelas dia, sinerginya BUMN-BUMN sektor perumahan juga akan meningkatkan kemampuan bisnis antar Iini usaha, sehingga lebih eflsien dan tercipta kondisi finansial yang sehat, sekaligus memperbesar peluang ketersediaan landbank bagi program pembangunan perumahan untuk mengatasi backlog.

Pada awal pekan ini, PT Wijaya Karya Tbk (WKA) juga menggelar RUPSLB untuk menghapus status persero. Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro, usai RUPS LB di Gedung WIKA menjelaskan, perencanaan pembentukan holding ini memerlukan persiapan dalam 45 hari.

Pasalnya, perusahaan publik seperti WIKA dan PTPP membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk memproses perizinan perubahan status menjadi non persero. Hal ini berbeda dengan perusahaan non listed yang juga bakal tergabung dalam holding ini.

Setelah disetujui oleh pemegang rapat, kata Aloysius, langkah selanjutnya akan memproses perubahan status tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM dan dilanjutkan ke Kementerian Keuangan(Kemenkeu).

Kemenkeu lalu akan memproses pengajuan ke Presiden untuk diterbitkannya Peraturan Presiden atau PP. “Status non persero itu akan sah setelah akte inbreng (penyerahan saham),” ujarnya saat itu.

Aloysius menambahkan, seluruh proses pembentukan holding perumahan dan pengembangan kawasan ini ditargetkan selesai pada Februari 2019.

Check Also

Tingkatkan Elektrifikasi, PLN Luncurkan 1.000 RE for Papua

JAKARTA-Kawasan Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang sangat luas dengan bentang alam yang …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *