Saturday , May 25 2019
Home / Berita / Tetapkan DP 0 Persen Untuk Kredit Kendaraan, OJK Dituding Pro Perusahaan Leasing
ilustrasi pemudik motor di pelabuhan penyeberangan_dokumen kemenhub

Tetapkan DP 0 Persen Untuk Kredit Kendaraan, OJK Dituding Pro Perusahaan Leasing

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 pada 27 Desember 2018. Peraturan terkait perizinan perusahaan pembiayaan turut mencantumkan ketentuan mengenai down payment (DP) nol persen untuk kredit motor dan mobil.

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, POJK tersebut terlihat seperti pro publik. Namun, secara substansial ideologis POJK justru sangat kontra produktif.

“Dan bahkan patut diduga dengan keras adanya conflict of interest antara OJK dengan dengan lembaga pembiayaan (leasing),” sebut tulus dalam keterangannya, Sabtu (4/1/2018).

Ia menjelaskan, ada dua hal yang patut dicermati dari keluarnya kebijakan DP nol persen oleh regulator industri jasa keuangan tersebut.

Pertama, aturan POJK dimaksud mengindikasikan bahwa OJK sebagai regulator tidak netral dan obyektif. Pasalnya, POJK dimaksud sarat dengan kepentingan industri leasing.

“Dan kita tahu seluruh operasional kelembagaan OJK dipasok oleh industri finansial, yakni perbankan, leasing, asuransi. Keluarnya POJK tersebut dari sisi logika kebijakan publik sangat kental diintervensi industri leasing, karena sangat menguntungkan industri leasing,” imbuhnya.

Lalu yang kedua, rilis POJK ini merupakan langkah mundur yang sangat serius, baik pada konteks managemen transportasi publik, keselamatan berlalu-lintas dan bahkan pro pada kemiskinan. Lagi-lagi YLKI menduga keluarnya POJK No. 35/2019 diintervensi oleh industri otomotif.

“POJK tersebut akan mengakibatkan penjualan kendaraan bermotor meningkat tajam, khususnya roda dua, dan ini akan mengakibatkan tingkat kecelakaan lalu lintas makin tinggi, dan bahkan akan memicu pemiskinan baru. Karena menurut data BPS, kredit sepeda motor telah memicu kemiskinan khususnya rumah tangga miskin, karena banyak rumah tangga miskin terjerat kredit macet sepeda motornya,” tegas Tulus.

Ia menambahkan, POJK tersebut juga tidak sejalan dengan upaya Presiden Jokowi agar masyarakat menggunakan angkutan umum. Dengan kebijakan tersebut, minat masyarakat akan makin turun menggunakan angkutan umum dan memilih menggunakan kendaraan pribadi, apalagi dengan stimulus DP nol persen.

Oleh karena itu, kata Tulus, YLKI mendesak agar OJK membatalkan POJK No. 35/2018 yang melegalisasi DP nol persen tersebut. YLKI juga meminta biaya operasional OJK seharusnya berasal dari APBN, bukan dari industri finansial: agar OJK obyektif tidak lembek seperti sekarang, ketika berhadapan dengan industri finansial.

Untuk diketahui, pada pasal 20 POJK 35 tahun 2018 ini disebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1% dapat menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:

a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.

Check Also

Telkom Tebar Dividen Rp16,23 Triliun

Jakarta – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) telah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *