Sunday , May 26 2019
Home / Berita / Danamon Tegaskan Tak Wajib Penuhi Ketentuan OJK soal Kepemilikan Maksimum 40%
Bank Danamon

Danamon Tegaskan Tak Wajib Penuhi Ketentuan OJK soal Kepemilikan Maksimum 40%

Jakarta – Peleburan usaha atau merger PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) dengan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk (BBNP) akan menimbulkan pihak pengendali baru, MUFG Bank. Lembaga perbankan asal Jepang ini akan menguasai kepemilikan efektif sebesar 72,78% di bank hasil peleburan tersebut.

Sementara itu, ada pasal dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebutkan, batas maksimum kepemilikan saham pada bank bagi setiap kategori pemegang saham ditetapkan 40% dari modal bank. Ini tercantum pada pasal 2 ayat (2) POJK No.56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.

Pada pasal 6 ayat (1) POJK yang sama, dinyatakan pula bahwa Badan Hukum lembaga keuangan bank dapat memiliki saham bank lebih dari 40% dari modal bank sepanjang memperoleh persetujuan OJK.

Terkait hal tersebut, Bank Danamon Indonesia selaku pihak yang akan menerima peleburan BBNP ke dalam perseroan memaparkan jawabannya.

Rita Mirasari, Sekretaris Perusahaan BDMN menyampaikan, mengacu pada Pasal 12 ayat (2) POJK N.56/POJK.03/2016, selama perusahaan hasil penggabungan usaha tidak mengalami penurunan Tingkat Kesehatan Bank selama 3 periode berturut-turut, perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan batas maksimum kepemilikan 40%.

“Perusahaan hasil penggabungan usaha tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 2 POJK56/2016,” kata Mira dalam surat tanggapannya atas pertanyaan Bursa Efek Indonesia, dirilis Senin (4/2/2019).

Ia menjelaskan, perseroan saat ini berada dalam Tingkat Kesehatan Bank Peringkat 2. Perseroan juga meyakini bahwa proyeksi tingkat kesehatan bank perusahaan hasil penggabungan akan berada pada peringkat 2 baik untuk profil risiko, GCG, dan rentabilitas.

“Untuk profil permodalan, perseroan meyakini bahwa proyeksi Tingkat Kesehatan Bank Perusahaan Hasil Penggabungan akan berada pada Peringkat 1,” imbuhnya.

Sebagai informasi,BBNP ditargetkan efektif melebur ke dalam Danamon sebagai pihak yang menerima penggabungan pada 1 Mei 2019.

Pernyataan pendaftaran penggabungan usaha juga tengah diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 26 Maret 2019.

Terkait rencana ini, kedua pihak juga menegaskan komitmennya atas perlindungan atas hak-hak Pemegang Saham.Hal tersebut disampaikan dalam ringkasan rencana penggabungan yang disampaikan ke publik.

“Setiap pemegang saham Bank Danamon dan BNP berhak memilih untuk menjadi pemegang saham dari Bank Yang Menerima Penggabungan,” seperti tertulis di pengumuman tersebut.

Sedangkan, untuk pemegang saham Bank Danamon dan BNP yang tidak ingin bertahan, perseroan menawarkan opsi untuk membeli saham-saham yang dimiliki masing-masing di Bank Danamon dan BNP.

“Penjualan dapat dilakukan kepada MUFG Bank sebagai pembeli yang ditunjuk oleh Bank Danamon dan BNP,” katanya.

Bila pemegang saham Bank Danamon memilih untuk menjual maka saham-saham tersebut dapat dijual kepada MUFG Bank dengan harga Rp9.590,00 per saham. Harga tersebut lebih tinggi dari nilai pasar wajar dari saham Bank Danamon.

Nilai pasar wajar BDMN yang dinyatakan penilai independen, KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan yaitu sebesar Rp7.492,58 per saham.

 

 

Check Also

Telkom Tebar Dividen Rp16,23 Triliun

Jakarta – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) telah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *