Wednesday , June 26 2019
Home / Berita / Umumkan Menang atas Gugatan IMFA, Pengamat: Pemerintah Tampaknya Terlena dan Jemawa
Menteri Keuangan dan Jaksa Agung umumkan pemerintah menang di pengadilan arbitrase lawan IMFA (Kemenkeu)

Umumkan Menang atas Gugatan IMFA, Pengamat: Pemerintah Tampaknya Terlena dan Jemawa

Jakarta – Pemerintah Indonesia tampaknya terlena dan jemawa dengan mengalahkan gugatan arbitrasi yang diajukan oleh Indian Metal Ferro & Alloys Limited (IMFA). Kemenangan ini diklaim menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp6,68 triliun, yang merupakan kerugian yang dialami IMFA di Indonesia.

Menurut pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Dr Suparji Ahmad, pemerintah Indonesia dalam kacamatanya belum sepenuhnya bisa bernafas lega. Sebab IMFA diprediksi bakal mengajukan keberatan.

“Mereka (IMFA) bisa mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan. Tentunya dengan bukti dan alasannya harus jelas yakni bertentangan dengan kepentingan umum,” kata Suparji di Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Tak hanya itu, putusan arbitrase itu pun belum sepenuhnya disebut sebagai penyelamatan keuangan negara. Hal ini dikarenakan perlu ada eksekusi dari putusan pengadilan negeri, yakni PN Jakarta Pusat.

“Jika Ketua PN mengakui kekalahan IMFA, maka baru bisa memberikan perintah untuk pelaksanaan putusan tersebut. Jadi apakah putusan itu sudah diakui dan dilaksanakan oleh pengadilan?” ujarnya.

Terkait sikap kejaksaan yang tidak mengusut pidana kasus yang berawal dari dugaan pelanggaran yang dilakukan mantan Bupati Barito Timur pada saat kontrak itu diberikan, Suparji menjawab, “Ya harus diusut tuntas. KPK juga perlu melakukan supervisi kasus ini.”

Sementara, Pengamat Kejaksaan Fajar Trio Winarko menyampaikan apresiasi terhadap tim lawyer disamping kejaksaan yang ikut membantu pemerintah mengalahkan gugatan IMFA. Namun dirinya menyayangkan sikap pemerintah yang terlalu ‘sombong’ mempublikasikan kemenangan sebelum pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase tersebut.

“Mungkin di masa-masa Pemilu 2019, semua ingin menjadi pahlawan di negeri ini. Dan melupakan hal-hal teknis dalam hukum, dengan mengedepankan pencitraan terlebih dahulu. Harusnya tunggu selesai putusan pengadilan negeri dan pastikan ada uang masuk ke kas negara, barulah gembor-gembor kemenangan,” kata Fajar.

Menurut dia, proses pelaksanaan putusan pun bisa terbilang masih cukup panjang. Sebab setelah dari PN Jakarta Pusat, maka ketua pengadilan mengirimkan permohonan tersebut ke Mahkamah Agung. “Karena MA merupakan lembaga yang berwenang mengeluarkan putusan eksekutorial atau exequatur atas putusan arbitrase asing tersebut,” urainya.

Ia pun berpendapat, jika kejaksaan ingin dinilai berprestasi harusnya selama tahun 2015 juga mengusut dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang mantan Bupati Barito Timur 2006 yang memberikan izin ke IMFA. “Jangan lakukan pembiaran seperti saat ini. Kalau memang bekerja untuk negara ya jangan setengah-setengah. Usut tuntas kasus pidananya juga dong,” ujarnya.

Menurut dia, seusai fakta yuridis kasus tumpang tindih izin konsesi lahan tersebut berasal dari mantan bupati setempat. “Artinya, perlu kejelian institusi kejaksaan untuk mencegah kebocoran keuangan negara dari gugatan IMFA. Jika unsur pidananya tidak diusut, berarti kejaksaan gagal mencegah praktik korupsi di Indonesia,” tegasnya.

Sebagai informasi, IMFA menggugat pemerintah dengan alasan adanya tumpang tindih IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang dimiliki PT Sri Sumber Rahayu Indah (SSRI) akibat adanya permasalahan batas wilayah yang tidak jelas. Karena tumpang tindih itu, IMFA mengklaim pemerintah Indonesia melanggar BIT India-Indonesia dan mengklaim pemerintah RI untuk membayar ganti rugi kepada IMFA sebesar Rp6,68 triliun.

Sebelumnya, pada Senin (1/4/2019), Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersama Jaksa Agung Muhammad Prasetyo memberikan keterangan mengenai keberhasilan Pemerintah Indonesia memenangkan gugatan arbitrase IMFA. Kemenangan ini disebut telah menyelamatkan keuangan negara sebesar US$469 juta atau Rp6,68 triliun.

“Kita sangat berterima kasih kepada Jaksa Agung, tidak hanya mencegah kerugian negara apabila kalah tapi juga mengembalikan uang perkara kita. Jadi, pengeluaran kemarin akan kembali lagi ke Pemerintah Indonesia,” ucapnya di Gedung Kejaksaan Agung.

Dijelaskan oleh Jaksa Agung, selain memenangkan Pemerintah Indonesia, IMFA pun dihukum untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan selama proses arbitrase kepada Pemerintah RI sebesar US$2.975.017 dan GBP361.247,23.

Majelis Arbiter dalam putusannya telah menerima bantahan Pemerintah RI mengenai temporal objection yang menyatakan bahwa permasalahan tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun permasalahan batas wilayah merupakan permasalahan yang telah terjadi sebelum IMFA masuk sebagai investor di Indonesia.

Apabila IMFA melakukan due diligence (uji tuntas untuk menilai kinerja suatu perusahaan) dengan benar maka permasalahan dimaksud akan diketahui oleh IMFA. Oleh karenanya, IMFA tidak dapat menyerahkan seluruh kesalahannya kepada Pemerintah Indonesia.

Check Also

Totalindo Eka Persada Bidik Laba Rp200 Miliar

Jakarta – Sepanjang 2019, PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) membidik laba bersih sebesar Rp200 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *