Saturday , August 24 2019
Home / Berita / Tafsir UU Tipikor Terlalu Luas, Direksi BUMN Rawan Terjerat Kasus Hukum
sumber: pixabay.com

Tafsir UU Tipikor Terlalu Luas, Direksi BUMN Rawan Terjerat Kasus Hukum

JAKARTA-Tafsir atas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dinilai terlalu luas sehingga justru kontraproduktif terhadap banyak hal. Salah satunya terkait operasional kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan berlandaskan pada tafsir UU Tipikor yang ada saat ini, para petinggi BUMN diyakini bakal berada dalam posisi dilematis dan serba sulit dalam menjalankan tugas dan fungsi di perusahaan yang dia pimpin. “Mereka (para petinggi BUMN) bisa terjerat kasus hukum hanya karena penegak hukum terlalu luas dalam menafsirkan pasal-pasal yang ada di UU Tipikor. Misalnya saja dalam hal kerugian yang dialami oleh BUMN yang dipimpinnya,” ujar konsultan hukum, Ary Zulfikar, di Jakarta, Senin  (29/7).

Karena tafsir yang dikembangkan oleh penegak hukum terhadap pasal-pasal dalam UU Tipikir sangat luas, menurut Ary, hal itu menyebabkan banyak direksi BUMN yang pada dasarnya telah bekerja sesuai tugas dan kewenangannya kemudian seolah terjebak di tengah keluasan tafsir itu tadi. Ary mencontohkan, aparat penegak hukum relatif selalu mengaitkan kekayaan negara termasuk aset atau kekayaan yang dimiliki, baik di BUMN maupun di anak usaha BUMN. Pemahaman ini kemudian yang menjadi dasar logika sehingga jika ada kerugian di level BUMN maupun di level anak usaha BUMN, maka dengan sendirinya dapat dianggap sebagai kerugian negara. “Namun di sisi lain tafsir aset BUMN dan anak usaha BUMN itu agak berbeda ketika berbicara tentang kewajiban atau hutang BUMN dan anak usaha BUMN. Tidak pernah tuh kita dengar pandangan bahwa utang BUMN dan anak usaha BUMN itu juga merupakan hutang/kewajiban negara atau pemerintah. Saat (BUMN dan anak usaha BUMN) rugi bisa dianggap sebagai kerugian negara, tapi saat konteksnya (BUMN dan anak usaha BUMN punya) utang, kok tidak pernah disebut sebagai. Kan aneh,” tutur Ary. Dengan berlandaskan perbandingan tersebut, lanjut Ary, maka analogi aset BUMN adalah aset negara menjadi tidak relevan. Negara disebut Ary hanya memiliki saham pada BUMN yang dicatat sebagai kekayaan negara. Sedangkan terkait dengan kekayaan BUMN, maka setiap yang dilakukan oleh Direksi BUMN lebih tepat bila dipandang dalam bingkai UU Perseroan Terbatas. “Sehingga jika Direksi BUMN telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan itikad baik, dan menjalankan good corporate governance sesuai dengan fiduciary duty sebagai direksi, maka yang bersangkutan tidak bisa dikriminalkan. Kalaupun rupanya Direksi itu tidak menjalankan prinsip fiduciary duty sehingga menyebabkan kerugian perusahaan, maka harus dimintakan pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian yang ditimbulkan. Jadi bukan sebagai praktik korupsi.” Tegas Ary. (JAT)

Check Also

Dua Yayasan Ibu Tien Soeharto Salurkan Bantuan Kemanusian

JAKARTA – Dua yayasan social yang menjadi penanda dan jejak pengabdian Almarhumah Ibu Tien Soeharto …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *