Saturday , August 24 2019
Home / Berita / DPR Minta Pejabat Publik Lebih Bijak Sikapi Blackout
lantaibursa.id/MS Fahmi Dua petugas PLN saat mencoba fitur layanan aplikasi PLN Mobile yang merupakan aplikasi Mobile Customer Self Service yang terintegrasi dengan Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu (APKT) dan Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T) saat peluncuran di Kantor PLN Pusat, Jakarta, Senin (31/10).

DPR Minta Pejabat Publik Lebih Bijak Sikapi Blackout

JAKARTA-Peristiwa pemadaman listrik masif (blackout) di hari Minggu 4 Agustus 2019 silam memancing reaksi dari berbagai pihak. Di antaranya terdapat sejumlah pihak yang menempuh jalur hukum untuk menyalurkan keluhannya dengan nilai tuntutan yang tidak tanggung-tanggung, mencapai ratusan triliun rupiah. Meski demikian, terdapat pula berbagai pihak yang menyatakan agar menyikapi peristiwa blackout kemarin dengan kepala dingin. Salah satunya Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir. Anggota DPR dari Partai Hanura mewakili Dapil Banten III tersebut meminta berbagai pihak untuk menahan diri agar tidak timbul kerugian yang lebih besar bagi rakyat kebanyakan.

“Saya memahami bahwa kita semua kecewa terkait peristiwa kemarin. Tapi jangan seperti itu, menuntut sangat besar, sampai ratusan triliun rupiah. Patut diingat, bahwa PLN ini adalah BUMN yang melayani hajat hidup orang banyak. Listrik telah menjadi kebutuhan primer bangsa Indonesia. Jika tuntutannya terkabul, apa tidak menjadi tambah susah semua. PLN bisa bangkrut untuk membayar tuntutan itu, listrik jadi mati lagi. Jadinya justru menyulitkan semua, apa itu yang kita mau?” ujar pria yang akrab disapa Inas tersebut.

Meski demikian, Inas mempersilakan jika rakyat hendak menuntut kompensasi atas blackout kemarin. PLN pun diyakininya pasti memberikan kompensasi sesuai regulasi yang ada. Namun, khususnya pada para pejabat pemerintah, Inas juga meminta agar lebih lebih bijak lagi dalam menyikapi kondisi yang ada. “Saya kira tidak masuk akal pernyataan yang mendorong rakyat untuk melakukan tuntutan hukum terhadap PLN terkait blackout kemarin. Sebagai pejabat publik seharusnya memahami bahwa PLN itu adalah BUMN, bagian dari instrumen negara untuk mensejahterakan rakyat. Kalau BUMN kolaps kan merugikan semua. Pejabat itu tidak pada tempatnya berbicara begitu. Seharusnya bisa lebih wise,” tegas Inas. (JAT)

Check Also

Dua Yayasan Ibu Tien Soeharto Salurkan Bantuan Kemanusian

JAKARTA – Dua yayasan social yang menjadi penanda dan jejak pengabdian Almarhumah Ibu Tien Soeharto …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *