Saturday , January 23 2021
Home / Berita / Tak Hanya Urusi SEA Games, Pengamat : Menkeu Harus Bisa Selesaikan Kasus Bailout Bank Century

Tak Hanya Urusi SEA Games, Pengamat : Menkeu Harus Bisa Selesaikan Kasus Bailout Bank Century

JAKARTA – Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) No.108/KM.6/2020 tertnggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia kepada Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997, Bambang Trihatmodjo terus dilawan.

Pengamat ekonomi dan politik.dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinagoro menduga keputusan itu sebagai bentuk.pengalihan isu terhadap sejumlah skandal keuangan negara. “Saya mensinyalir, ini untuk mengalihkan isu-isu  besar kerugian keuangan negara yang secara kasat mata belum kedaluwarsa. Misalnya, kasus mega skandal korupsi bailout illegal Bank Century Rp7,9 triliun yang patut diduga ada peran Ketua KSSK waktu itu, Sri Mulyani Indrawati,” ujar Sasmito di Jakarta, Senin (21/9).

Dia mengatakan, peran Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam kasus bailout Bank Century tidak dapat dikesampingkan. Karena, jelas Sasmito, Ketua KSSK patut diduga sebagai komandan bailout illegal atau aktor intelektual.

“Jadi, peran dia (Sri Mulyani) bukan hanya memberi talangan kepada bankir nakal, tetapi memberi bailout illegal bertriliunan rupiah dengan memakai dana dana publik (APBN) tanpa penuntasan penegakan hukumnya. Jadi, mumpung belum kedaluwarsa, apakah Menkeu tidak bisa introspeksi diri?” tegas Sasmito.

Sasmito pun menantang pemerintah untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap warga negara, maka Menkeu Sri Muliani diminta untuk mengungkap secara terbuka mengenai siapa saja penerima utang dari uang negara.

“Jangan tebang pilih. Pencekalan Pak Bambang (Trihatmodjo) saja yang diungkap ke publik. Padahal banyak pengutang negara yang lainnya. Mestinya, para pengemplang uang negara wajib hukumnya diungkap ke publik,”ucap Sasmito.

Dia mengaku, dirinya heran dengan sikap  Menkeu Sri Mulyani yang mempersoalkan dana talangan Rp35 miliar yang diberikan kepada konsorsium penyelenggaraan pesta SEA Games XIX-1997. Padahal, dana talangan ini diberikan kepada konsorsium, lantaran biaya penyelenggaraan SEA Games tidak tercantum di dalam APBN.

Perlu diketahui, pelaksanaan SEA Games 1997 sebenarnya jatah Brunei Darussalam sebagai tuan rumah event dua tahunan tersebut. Namun, Brunei keberatan karena belum siap untuk menjadi tuan rumah. Maka akhirnya, hak penyelenggaraan SEA Games 1997 diserahkan kepada Indonesia terlebih dahulu.

“Lantaran biaya penyelenggara SEA Games 1997 ini tidak ada dalam APBN sebagaimana biasa, maka untuk mengantisipasinya, diputuskan untuk mengundang pihak konsorsium swasta yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan SEA Games,” tutur Sasmito.

Berdasarkan perhitungan Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, biaya perhelatan SEA Games 1997 ini mencapai Rp70 miliar. Konsorsium pun menyanggupi besaran biaya tersebut, termasuk biaya persiapan kontingen Indonesia.

Diluar rencana semula, konsorsium dibebani dana tambahan untuk persiapan kontingen Indonesia Pelatnas sebesar Rp32 miliar. Sementara itu, kegiatan Pelatnas tidak melekat pada biaya penggandaan SEA Games.

“Biaya pelaksanaan SEA Games seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia sebagai peserta dalam mempersiapkan keikutsertaan kontingen Indonesia dan bukan termasuk ke dalam biaya penyelenggaraan SEA Games oleh konsorsium,”paparnya.

Sasmito mengungkapkan, konsorsium yang dipimpin Bambang Trihatmodjo  pun sukses menyelenggarakan Sea Games 1997, bahkan Indonesia berhasil menjadi juara umum. Namun, lamjut dia, putra Presiden RI ini malah dicemarkan nama baiknya terkait talangan biaya persiapan dan pelatnas atlet SEA Games.

Sasmito menegaskan, keputusan pencekalan berpergian ke luar negeri terhadap Bambang tersebut sangat tidak masuk akal. “Sebagai seorang pengusaha pribumi asli, apa yang dilakukan Menkeu ini bentuk sikap zalim. Mas Bambang benar-benar dirampas hak-hak keperdataannya,” ucap Sasmito.

Seharusnya, kata Sasmito, perlakuan hukum harus seadil-adilnya. Dia meyakini, Bambang Trihatmodjo akan melawan setiap penzaliman itu, karena sesungguhnya dia telah berjasa menjadikan Indonesia sebagai juara di Sea Games 1997. (AHM)

Check Also

Askrindo Gandeng BAZNAS dalam Penyaluran Donasi Program Pendidikan dan Kesehatan

JAKARTA – PT Asuransi Kredit Indonesia yang merupakan anggota Holding Perasuransian dan Penjaminan Indonesia Financial …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *