Thursday , November 26 2020
Home / Berita / UU Cipta Kerja Dorong Pelayanan Publik Cepat dan Berkualitas

UU Cipta Kerja Dorong Pelayanan Publik Cepat dan Berkualitas

JAKARTA – Undang-Undang (UU) Cipta Kerja mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori saat diskusi media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Reformasi dan transformasi Ekonomi”. Diskusi FMB 9 digelar secara virtual dari ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rabu (11/11/2020).

“Suatu terobosan yang membuat pelayanan publik menjadi lebih berkualitas,” ujar melalui diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Reformasi Regulasi, Reformasi Ekonomi, dan Reformasi Birokrasi” yang diselenggarakan di ruang serbaguna kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Pelayanan publik mempengaruhi hajat hidup masyarakat. Dengan pelayanan publik yang baik, berbagai kebutuhan yang bekaitan dengan catatan sipil maupun perizinan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dalam UU Cipta Kerja, mewajibkan setiap aparatur sipil negara (ASN) melakukan reformasi birokrasi terhadap pelayanan publik dengan waktu yang relatif cepat.

Tujuannya, dapat menbuat berbagai kegiatan produktif masyarakat dapat segera berjalan berkat pelayanan yang prima oleh ASN. “Dalam perundangan ini diwajibkan memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan,” katanya.

Pelayanan publik yang berkualitas, lanjut dia, akan berdampak pada indeks Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia naik secara signifikan. Sehingga, sumber daya manusia dalam negeri dapat bersaing ketat dengan sumber daya manusia lain yang berasal dari luar negeri.

Saat ini Indonesia terdapat pada peringkat 73 dari 190 negara di dunia dan peringkat ke 8 dari 10 negara yang berada di benua Asia Tenggara (ASEAN). “Akan meningkatkan peringkat indeks EODB Indonesia dalam beberapa waktu ke depan,” katanya.

Dalam rangka mendukung implementasi perundangan ini di kalangan masyarakat. Kementerian Dalam Negeri saat ini tengah gencar melakukan kegiatan yang memperkenalkan esensi dari perundangan ini kepada khalayak luas. Juga kepada para ASN tingkat daerah, agar mampu mengimplementasikan perundangan ini dengan optimal.

“Kami mensosialisasikan kepada pemerintah daerah terkait dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” katanya.

Lalu Kemendagri juga tengah menyusun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan publik di daerah. Pada tahapan ini, dilakukan dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan, supaya peraturan detail yang diterbitkan dapat sesuai dengan kondisi saat ini.

Terakhir, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

Mengingat, pelayanan yang harus diberikan ASN dalam perizinan tersebut harus dilakukan sesuai dengan perundangan tentang Cipta Kerja.

“Ini penting dilakukan yakni pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah,” pungkasnya. (AHM)

Check Also

Bukopin Terus Perbesar Nasabah Asal Korea

Jakarta – Tingginya kepercayaan terhadap KB Kookmin Bank di Korea Selatan berimbas positif terhadap Bank …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *