Friday , September 23 2022
Home / Berita / Terseret Kasus Penyerobotan Lahan, Eks Cawali Palembang Minta Uang yang Disita Dikembalikan

Terseret Kasus Penyerobotan Lahan, Eks Cawali Palembang Minta Uang yang Disita Dikembalikan

JAKARTA – Kasus dugaan penyerobotan lahan seluas 4.384 hektare di Campang Tiga, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan (Sumsel) terus bergulir dan menampilkan babak baru. Salah satunya terkait tersangka dalam kasus tersebut, Mularis Djahri, yang mempertanyakan langkah penyitaan uang tunai sebesar Rp21 miliar oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel.

Melalui kuasa hukumnya, Mularis meminta uang sitaan tersebut dikembalikan lantaran bukan merupakan milik Mularis pribadi, melainkan milik PT Campang Tiga. Oleh perusahaan tersebut, dana itu sedianya bakal digunakan untuk menjalankan operasional kegiatan usaha dan pembayaran gaji kepada lebih dari 1000 karyawan perusahaan.

”Kami menilai pemblokiran yang dilanjutkan dengan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Dirkrimsus Polda Sumsel tersebut merupakan bentuk penyimpangan dan kesewenang-wenangan atau abuse of power karena telah bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) s/d ayat (7) UU TPPU,” ujar Kuasa Hukum Mularis Djahri, Alex Noven, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/8).

Selain itu, menurut Alex, terhadap kewajiban pihak bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, dia menilai Bank BNI KCP Musi Palembang, BRI KCP Kapt Arivai dan Bank Mandiri KCP Demang lebar Daun telah melanggar pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/7/POJK.07/2013 Tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

“Karenanya, kami memohon kepada Bapak Kapolri untuk dapat memeriksa dan menyidik Dirkrimsus Polda Sumsel beserta jajarannya atas penyimpangan dan kesewenang-wenangan dalam rangkaian proses penyidikan PT Campang Tiga. Kami juga memohon agar Bapak Kapolri mencopot Kapolda Sumsel dari jabatannya karena secara hierarki sebagai pimpinan tertinggi di Polda Sumsel, Kapolda seharusnya dapat mempertanggungjawabkan rekayasa kasus yang telah dialami klien kami sekarang,” katanya.

Alex juga meminta pertanggungjawaban kepada tiga bank yakni BNI KCP Musi Palembang, BRI KCP Kapt Arivai dan Bank Mandiri KCP Demang lebar Daun yang telah melakukan pemblokiran dan pemindahan uang, dengan cara pengembalian uang secara seketika ke rekening asal milik PT Campang Tiga serta rekening pribadi H Mularis Djahri.

“Apabila pernyataan kami ini tidak diindahkan dalam batas waktu yang wajar maka kami akan melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan selaku instansi yang melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran-pelanggaran serta kejahatan di sektor keuangan dalam kegiatan jasa keuangan seperti dalam rekayasa kasus yang sedang dialami klien kami,” ujar Alex.

Sebelumnya, kuasa hukum Mularis ini juga telah melayangkan surat somasi kepada ketiga bank BUMN yang melakukan pemblokiran sepihak rekening kliennya. Alex beralasan pemblokiran itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin kliennya.

Dia mengatakan pemblokiran rekening yang dilakukan ketiga bank BUMN tanpa sepengetahuan maupun seizin pihak perusahaan maupun kliennya itu tidak memiliki dasar hukum, dan telah melanggar kewajiban bank terkait penerapan rahasia bank sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat 1 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa bank wajib merahasikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Selain itu, kata Alex, berdasarkan pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/7/POJK.07/2013 Tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga disebutkan bahwa bank selaku lembaga jasa keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab bank selaku pelaku usaha jasa keuangan. “Jadi, dengan adanya kewajiban bank tersebut maka seharusnya konsumen mendapat kepastian berupa keamanan simpanan, dana atau aset yang dimiliki pada bank,” ucapnya.

Apalagi, lanjutnya, selama menjadi nasabah di ketiga bank BUMN itu, PT. Campang Tiga dan H. Mularis Djahri merupakan konsumen yang cukup lama dan memiliki badan hukum yang juga tidak pernah menyalahi aturan yang dibuat oleh bank. “Jadi, dengan adanya pemblokiran tersebut, otomatis klien kami mengalami kerugian material maupun immaterial, yang mana uang tersebut digunakan untuk pembiayaan operasional dan juga gaji karyawan PT. Campang Tiga milik klien kami, sehingga mengganggu operasional perusahaan,” katanya.

Alex mengatakan berdasarkan pasal 71 ayat 1-7 UU TPPU tentang pemblokiran, itu dilakukan paling lama 30 hari kerja, dan selanjutnya dalam jangka waktu pemblokiran berakhir, pihak pelapor (penyidik) wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum. Dalam hal ini, harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada pihak pelapor yang bersangkutan. “Namun, kenyataannya sampai dengan berakhirnya batas waktu pemblokiran yang ditentukan oleh undang-undang, pihak pelapor incasu yaitu penyidik dalam hal ini tidak mengakhiri pemblokiran rekening klien kami, tapi justru meningkatkan pemblokiran tersebut menjadi penyitaan. Berdasarkan UU TPPU, perbuatan itu jelas melanggar aturan yang ada alias merampas hak orang lain tanpa dilidungi undang-undang,” tukasnya.

Adapun tiga bank BUMN yang telah melakukan pemblokiran sepihak rekening Mularis adalah Bank BRI KCP Palembang, Bank BNI KCP Palembang, dan Bank Mandiri KCP Palembang. Bank BRI telah melakukan pemblokiran sepihak dana Mularis sebesar Rp 5,54 miliar, Bank BNI Rp 10,26 miliar, dan Bank Mandiri sebesar Rp 5,14 miliar. Surat somasi kepada ketiga bank BUMN ini dilayangkan pada 19 Agustus 2022.

Seperti diketahui, pemilik perusahaan Kelapa Sawit PT Campang Tiga, Mularis Djahri, dituding secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, dan menguasai lahan perkebunan di areal perkebunan tebu PT Laju Perdana Indah (LPI) di Kecamatan Cempaka, OKU Timur, Sumsel. Menanggapi tudingan ini, dia menjelaskan bahwa PT Campang Tiga merupakan pemegang sah izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit seluas 12.000 hektare di Desa Campang Tiga Ilir, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 232/KPTS/693/1/2004 Tahun 2004, dan perpanjangan pada 6 Desember 2007. “Sedangkan PT LPI yang menurut penyidik dalam laporan model A ini adalah pemilik lahan yang tidak memiliki izin lokasi di Desa Campang Tiga Ilir,” ungkap Mularis.

Menurutnya, PT Campang Tiga juga telah melaksanakan kewajiban perusahaan, salah satunya melakukan ganti rugi kepada masyarakat setempat dengan cara pelepasan hak yang merupakan bukti autentik bahwa telah terjadi peralihan yang sah secara kesepakatan mufakat antara Pihak PT Campang Tiga dan masyarakat pemilik tanah di Desa Campang Tiga llir, Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. (JAT)

Cek juga

Itama Ranoraya Optimistis Raih Kinerja Positif Seiring Pertumbuhan Industri Alat Kesehatan

JAKARTA – Potensi pasar alat kesehatan (alkes) di Indonesia masih menjanjikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *