Lantai Bursa Informasi Cerdas Berinvestasi
Jakarta, lantaibursa.id – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat bahwa aktivitas transaksi pengadaan barang/jasa melalui platform Katalog Elektronik (e-katalog) kian mengalami peningkatan.
Dari segi nilai transaksi, misalnya, keseluruhan proses yang dilakukan melalui hingga 27 Oktober 2023 lalu tercatat telah mencapai Rp161,3 triliun, yang diikuti dengan 6,9 juta produk yang telah tayang di e-katalog.
“Jika di 2022 ada 2,4 juta produk tayang dengan total transaksi Rp83,9 triliun, pada 27 Oktober 2023 sudah mencapai 6,9 juta produk, dan yang bertransaksi sudah mencapai Rp161,3 triliun,” ujar Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan
2023, di Jakarya, Selasa (7/11/2023).
Menurut pria yang akrab disapa Hendi tersebut, tren positif dalam aktivitas pengadaan barang/jasa pemerintah bisa dilihat dari realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) yang mencapai 90 persen per 27 Oktober 2023. Angka tersebut tumbuh signifikan jika dibandingkan belanja PDN pada 2022 yang tercatat di angka 76 persen.
Kemudian, tren pertumbuhan positif juga tercermin dari realisasi pengadaan barang dan jasa Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) yang tercatat mencapai 37,6 persen dari total target yang ditetapkan pemerintah sebesar 40 persen.
“Barang jasa untuk UMKK atau Usaha Mikro Kecil Koperasi di mana tahun 2022 mencatat angka 36,1 persen, dan alhamdulllah di 27 Oktober 2023 realisasinya sudah 37,6 persen,” ujar Hendi.
Hendi menjelaskan, Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada 2023 mencapai Rp1.174,56 triliun, di antaranya Rp810,92 triliun yang melibatkan penyedia, serta realisasinya telah menembus 65,30 persen, atau sebesar Rp529,51 triliun.
Dalam Rakornas yang iikuti oleh 2.179 peserta tersebut, Hendi juga mengumumkan bahwa LKPP tengah bersiap meluncurkan platform e-katalog baru yang didukung oleh PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM).
Rencananya, e-katalog tersebut tidak hanya berfungsi sekadar pemilihan produk melainkan pengiriman hingga gerbang pembayaran mampu mengoptimalkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
“Dalam new platform, katalog ini nantinya e-katalog akan berfungsi tidak hanya sekedar pemilihan produk melainkan pemilihan pengiriman hingga payment gateway yang dapat dimaksudkan dapat mengoptimalkan KKP maupun KKPD,” papar Hendi.
Melalui langkah ini, Hendi menyebut LKPP berupaya mendorong implementasi dari strategi konsolidasi pengadaan agar belanja pemerintah semakin efektif, efisien dan semakin tepat sasaran.
Tercatat hingga saat ini melalui strategi konsolidasi pengadaan terkumpul total efisiensi belanja mencapai Rp2,03 triliun yang didapatkan dari konsolidasi pengadaan laptop produk dalam negeri, pupuk NPK, alat kesehatan, BKB Kit Stunting, Bahan Pakaian PDH dan Seraga, Sekolah PDN, logistik pemilu 2024.
“Kolaborasi bersama menjadi hal yang penting dalam mendorong proses PBJ supaya ke depan menjadi semakin baik, di mana saat ini kinerja PBJ secara nasional berada pada capaian yang positif yang harus kita jaga dan tingkatkan. Saya berterima kasih atas segala upaya yang kita
lakukan ini menjadikan PBJ semakin baik,” ujar Hendi.(*)
