Friday , July 1 2022
Home / adhipratomo

adhipratomo

Merasa Dikriminalisasi, Ketum HIPMI Pertimbangkan Tempuh Praperadilan

JAKARTA – Ketum HIPMI yang Juga Bendahara Umum PBNU, Mardani H. Maming tengah mempertimbangkan menempuh proses praperadilan terkait status tersangka oleh KPK. Mardani H. Maming melalui kuasa hukumnya Ahmad Irawan menjelaskan, pihaknya tengah mengumpulkan bukti kuat untuk membantah status tersangka tersebut. “Hak hukum yang diberikan dan ruang hukum yang tersedia …

Read More »

Guru Besar Hukum Nilai Mardani H Maming Tidak Bersalah

Jakarta – Pakar Hukum Pidana, Prof. Dr. Supardji Ahmad SH MH, punya pandangan hukum terkait kasus Penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bambu, Nomor 296 tahun 2011 yang diteken Bendahara Umum PBNU, Mardani H. Maming. Diketahui, SK itu berisi persetujuan pelimpahan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) Batubara PT Bangun …

Read More »

Jaksa Sebut Ketum HIPMI Tak Terima Uang Rp 27,6 Miliar

BANJARMASIN – Jaksa Penuntut Umum (JPU) memastikan, hingga saat ini tak ada bukti kuat yang ditemukan di persidangan tentang kebenaran bahwa ada aliran dana ke mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming, baik itu Rp27,6 miliar terlebih Rp89 miliar. “Nggak ada bupati (mantan bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming, red) …

Read More »

Program Restrukturisasi Sukses, Tiphone Mobile Optimistis Dapat Memacu Kinerja

JAKARTA – PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk (TELE) menggelar Paparan Publik atau Public Expose Insidentil untuk memberikan keterbukaan informasi yang memadai dan komprehensif kepada publik terkait perkembangan dari program restrukturisasi perusahaan. Perseroan juga memaparkan strategi beserta upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan yang sempat turun karena terdampak pandemi COVID-19. …

Read More »

IPW Desak Oknum Polisi Diduga Terlibat Mafia Tambang Sumsel Diperiksa

JAKARTA – Praktik mafia tambang di Sumatera Selatan diduga kian menjamur. Bahkan terbaru muncul isu dugaan keterlibatan aparat kepolisian yang membekingi bisnis haram tersebut. Hal tersebut terungkap dari keluhan beberapa investor terkait aksi oknum mafia tambang yang menggunakan perangkat hukum melalui oknum kepolisian. Mereka mengaku diintimidasi untuk melepas kepemilikan tambang …

Read More »

Terdakwa Sebut Ketum HIPMI Tidak Menikmati Suap Izin Tambang

BANJARMASIN – Mantan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu, Dwiyono Putrohadi Sutopo yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi ijin tambang di Pengadilan Banjarmasin, memastikan bahwa Mardani H Maming tidak menerima sepeserpun uang hasil gratifikasi ijin tambang senilai Rp 27,6 miliar. Dengan demikian, tudingan bahwa Mardani H. Maming turut menerima aliran …

Read More »

Yasonna Minta APHTN-HAN Bisa Ikut Edukasikan Layanan Ketatanegaraan Kepada Masyarakat

BALI – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly meminta kepada Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) untuk membantu Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) layanan ketatanegaraan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk mengenalkan dan memberikan pemahaman kepada …

Read More »

Abaikan Prudential Banking Pendanaan Tambang Batubara, Direksi Bank Bisa Dijerat Pidana

Jakarta – Industri perbankan Indonesia masih belum berkomitmen mengimplementasikan Peraturan OJK (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Pasalnya masih banyak lembaga keuangan yang menyalurkan kredit ke energi kotor batubara. Menyikapi kondisi tersebut, Pakar Hukum Bisnis dari Universitas Airlangga Prof Budi Kagramanto mengatakan perbankan sepatutnya selektif dalam memberikan pendanaan atau …

Read More »

Bank yang Danai Perusahaan Batubara Disebut Melanggar Asas Prudential Banking

Jakarta – Studi dari lembaga Urgewald dan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), mencatat masih banyak perbankan yang memberi pinjaman ke perusahaan batu bara yang terdaftar pada Global Coal Exit List (GCEL) 2020. Padahal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 terkait penerapan pembiayaan …

Read More »