Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan satu Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan penetapan Efek Syariah yaitu Keputusan Nomor: KEP-40/D.04/2019 tentang Penetapan Saham PT Hensel Davest Indonesia Tbk sebagai Efek Syariah. Dengan dikeluarkannya Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tersebut, maka Efek tersebut masuk dalam Daftar Efek …
Read More »OJK Bekukan Kegiatan Usaha Wannamas Multi Finance
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan PT Wannamas Multi Finance sesuai surat Nomor S-104/NB.2 /2019 tanggal 19 Februari 2019. Deputi Komisioner IKNB II OJK, Moch Ihsanuddin menjelaskan, pembekuan izin usaha Wannamas karena perusahaan tidak memenuhi beberapa ketentuan OJK, antara lain yaitu: Pertama, Pasal 10 ayat …
Read More »OJK: Kebijakan The Fed yang Cenderung Longgar Dorong IHSG Menguat di Januari 2019
Jakarta – Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan menilai stabilitas dan likuiditas sektor jasa keuangan di sepanjang Januari 2019 dalam kondisi terjaga, termasuk pula di pasar modal. Beberapa sentimen positif mendorong penguatan pasar keuangan global dan aliran modal ke emerging markets, termasuk Indonesia. Kebijakan the Fed diperkirakan akan semakin …
Read More »Futura Finansial Tambah Modal, Pembatasan Kegiatan Usahanya Dicabut OJK
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut sanksi pembatasan kegiatan usaha di Bidang Pialang Asuransi PT Futura Finansial Prosperindo melalui Surat Nomor S-29/NB.1/2019 tanggal 16 Januari 2019. Pencabutan sanksi dilakukan karena PT Futura Finansial Prosperindo telah menyampaikan upaya penambahan modal disetor dari Rp1.425.000.000 menjadi Rp3.245.000.000 “Sehingga, PT Futura Finansial Prosperindo …
Read More »Danamon Tegaskan Tak Wajib Penuhi Ketentuan OJK soal Kepemilikan Maksimum 40%
Jakarta – Peleburan usaha atau merger PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) dengan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk (BBNP) akan menimbulkan pihak pengendali baru, MUFG Bank. Lembaga perbankan asal Jepang ini akan menguasai kepemilikan efektif sebesar 72,78% di bank hasil peleburan tersebut. Sementara itu, ada pasal dalam peraturan Otoritas Jasa …
Read More »OJK Cabut Izin Usaha Bank Pembiayaan Syariah Safir Bengkulu
Bengkulu – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengatur dan pengawas lembaga jasa keuangan, mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir Bengkulu, yang beralamat di Jalan Merapi Raya No. 02 Kebun Tebeng, Bengkulu. Demikian disampaikan Kepala OJK Bengkulu, Yusri dalam keterangan tertulis, Rabu (30/1/2019). Ia menjelaskan, pencabutan izin …
Read More »WIKA Ingin Usulkan Pembentukan Aturan Produk Perpetual ke OJK
Jakarta – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) tengah menawarkan produk investasi berupa surat berharga perpetual dengan jumlah penawaran sebanyak-banyaknya Rp2 triliun. Pada tahap pertama penawaran yang digelar tahun lalu, WIKA meraih dana Rp600 miliar dari penawaran sekuritas tanpa tenor dan masa jatuh tempo tersebut. Antonius N S Kosasih, Direktur …
Read More »Nasabah Desak OJK Telusuri Larinya Dana Brent Ventura
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta segera mengambil tindakan atas lambannya pengembalian dana senilai Rp859 miliar yang disetor 532 investor ke PT Brent Ventura dan PT Brent Securities. Pasalnya, sejak kasus investasi berbalut Medium Term Notes (MTN) ini berstatus PKPU pada Januari 2016 silam, manajemen Brent Ventura dan Brent …
Read More »OJK Cabut Izin Usaha Pembiayaan Syariah Pracico dan Bekukan Sumber Arthamas Finance
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui Keputusan Dewan Komisioner Nomor: KEP-23/NB.2/2018 tanggal 9 November 2018, mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan PT Pracico Multi Finance Unit Usaha Syariah. Pencabutan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (11) Peraturan Otoritas Jasa Keuanagan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah (POJK 31/2014). …
Read More »Tetapkan DP 0 Persen Untuk Kredit Kendaraan, OJK Dituding Pro Perusahaan Leasing
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 pada 27 Desember 2018. Peraturan terkait perizinan perusahaan pembiayaan turut mencantumkan ketentuan mengenai down payment (DP) nol persen untuk kredit motor dan mobil. Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, POJK tersebut terlihat seperti …
Read More »