Bitcoin Bantah Lebih Aman Untuk Transaksi Ilegal

JAKARTA-Fenomena mulai maraknya penggunaan mata uang digital (cryptocurrency) baik sebagai alat pembayaran maupun sebagai sarana investasi terus berkembang di masyarakat. Dari pihak yang mendukung, kehadiran cryptocurrency dimaknai sebagai bentuk baru dari perkembangan industri jasa keuangan yang dewasa ini kian lebih nyaman berbasis kemajuan teknologi. Sementara bagi pihak yang menolak, lebih banyak dilatari oleh kekhawatiran terhadap faktor keamanan cryptocurrency ketika dimanfaatkan sebagai alat tukar dalam sebuah transaksi keuangan. Alasan lain juga terkait sejumlah pengalaman bahwa cryptocurrency, khususnya Bitcoin sebagai pelopor sekaligus pemilik size terbesar, lebih banyak dimanfaatkan untuk transaksi illegal, seperti narkoba atau untuk kepentingan terorisme. Terkait tudingan itu, pihak Bitcoin Indonesia pun menyampaikan bantahannya. “(Tudingan) Itu tidak benar. Justru bagi kami kalau seseorang mau transaksi illegal, rasanya akan sangat riskan bila menggunakan Bitcoin atau pun transaksi digital lainnya. Jangankan memakai cryptocurrency, pakai sarana perbankan saja mereka takut karena akan bisa ditelusuri record transaksinya. Mereka justru lebih aman pakai dollar AS secara hand on hand karena tidak bisa dilacak. Setelah transaksi ya sudah, nggak ada jejaknya,” ujar Leader Consultan Bitcoin Indonesia, Nidya Rahmanita, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Kamis (8/2).

Nidya menjelaskan, Bitcoin dan berbagai produk cryptocurrency dibangun di atas teknologi yang disebut blockchain yang notabene bersifat open source alias bisa diakses oleh semua orang tanpa ada border sedikit pun. Setiap transaksi yang dilakukan di atas teknologi blockchain disebut Nidya akan terus-menerus dienkripsi secara berkala dan per 10 menit akan dibungkus dalam sebuah block. “Jadi ketika mereka sudah transaksi, data itu tidak akan bisa diganti, diedit atau dihilangkan. Data transaksi akan tetap terrecord di situ, sehingga siapa pun bisa melacaknya. Tak terkecuali juga kalangan petugas kepolisian dan aparat keamanan lain,” tutur Nidya. Sedangkan ketika saat ini banyak transaksi ilegal dilakukan melalui Bitcoin, Nidya menduga mereka ingin memanfaatkan keterbatasan pengetahuan apparat keamanan dan pemerintah setempat terkait teknologi cryptocurrency maupun blockchain secara keseluruhan. Padahal bila pemerintah sudah paham terkait teknologi tersebut, proses dilakukan akan sangat mudah untuk dilakukan. “Itu lah kenapa kami saat ini sangat berharap agar pemerintah mengaturnya. Karena ketika di (dunia blockchain) sini tidak diatur, ya akhirnya yang terjadi adalah kondisi yang sangat bebas. Pemerintah justru tidak bisa melihat apa saja yang terjadi di sana. Ini yang coba dimanfaatkan oleh mereka untuk transaksi ilegal,” tegas Nidya. (JAT)